Gugatan Suket Gibran Gugur, Pengacaranya Kritik Putusan PTUN

JAKARTA — Gugatan Suket Gibran gugur di PTUN Jakarta pada Kamis, 12 November 2026, setelah surat penyetaraan pendidikan yang menjadi objek perkara dicabut. Keputusan itu membuat perkara tidak berlanjut, sementara kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menyatakan kecewa.

Bagi pihak yang ingin menguji polemik surat tersebut di pengadilan, pencabutan suket mengubah arah perkara: majelis menyatakan gugatan gugur, bukan melanjutkan pemeriksaan seperti yang menurut Rullyandi sebelumnya telah disampaikan. Ia menilai kesempatan untuk menguji kebenaran materiil perkara ikut tertutup.

Rullyandi mempertanyakan perubahan sikap majelis

Rullyandi mengatakan majelis sebelumnya menyatakan perkara tetap berjalan. Ia merujuk pada persidangan 5 November 2026, ketika perkara, menurutnya, akan dilanjutkan melalui penetapan.

“Kalau itu kan sudah jelas. Minggu lalu tanggal 5 November, ya. Sidang kemarin itu adalah majelis bersikap tegas, perkara ini harus tetap dilanjutkan dalam bentuk penetapan,” kata Rullyandi saat ditemui di PTUN Jakarta, Kamis.

Namun, dalam sidang berikutnya, majelis memutus gugatan tidak dapat dilanjutkan. Rullyandi menilai keputusan itu bertentangan dengan sikap yang sebelumnya disampaikan hakim.

“Padahal ini sudah ditetapkan kemarin itu dalam penetapan, tetap lanjut. Dan sekarang dibuat putusan perkara tidak bisa lanjut,” ujarnya.

Rullyandi berpendapat pemeriksaan seharusnya diteruskan agar timnya dapat menguji kebenaran materiil polemik suket penyetaraan ijazah SMA Gibran. Ia juga menyebut jalur hukum untuk mencari keadilan telah kalah dengan kekuasaan. Pernyataan itu merupakan penilaian kuasa hukum Gibran atas proses perkara.

Pencabutan suket menjadi dasar gugatan gugur

Perubahan status objek perkara menjadi alasan utama gugatan dinyatakan gugur. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut, lalu menyerahkan keputusan pencabutan kepada PTUN dalam persidangan pada Kamis, 12 November 2026.

Surat keputusan pencabutan itu bernomor 206 Tahun 2026. Dokumen tersebut mencabut surat keterangan lama bernomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Dengan objek gugatan telah dicabut, perkara yang diajukan Mercy Toga Kirana tidak berlanjut.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung. Menurut Atip, keputusan pencabutan diserahkan ke pengadilan pada hari sidang gugatan tersebut diputus.

Putusan PTUN dan pencabutan surat membawa dampak langsung pada ruang pemeriksaan perkara: hakim tidak meneruskan pengujian gugatan atas suket yang sudah dicabut. Sementara itu, pihak yang menggugat kehilangan kelanjutan proses di perkara tersebut. Rullyandi justru menekankan bahwa penghentian itu menghalangi timnya membuktikan pandangannya mengenai substansi polemik.

Polemik berpusat pada surat penyetaraan pendidikan

Surat yang dipersoalkan adalah keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Pencabutan melalui keputusan bernomor 206 Tahun 2026 menghapus dokumen yang menjadi objek gugatan, sedangkan sengketa di PTUN berakhir dengan pernyataan gugatan gugur.

Atip menyatakan pencabutan suket menuntaskan persoalan keabsahan dokumen itu dan menyebut tidak ada lagi langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mempermasalahkannya. Pernyataan tersebut berbeda dengan keberatan Rullyandi, yang menilai proses pengadilan semestinya tetap memberi ruang untuk membuktikan kebenaran materiil.

Perkara ini memperlihatkan dua respons terhadap keputusan yang sama: pemerintah menyatakan pencabutan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung, sedangkan kuasa hukum Gibran kecewa karena pemeriksaan gugatan tidak diteruskan. PTUN Jakarta memutus gugatan itu gugur pada 12 November 2026.