Pertamina Jaga Pasokan BBM, DPR Ingatkan Warga Tak Panik

JAKARTA — Pasokan BBM nasional diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga sekitar 21 hari, kata anggota Komisi VI DPR Khilmi di Jakarta, Kamis (12/1). Ia meminta masyarakat tidak panik menghadapi potensi gangguan pengiriman minyak dari luar negeri.

Isu kelangkaan BBM sempat memicu antrean dan keresahan warga di sejumlah daerah. DPR mengapresiasi upaya Pertamina dan pemerintah menangani persoalan itu, sementara sejumlah anggota dewan mengingatkan pentingnya distribusi yang tepat sasaran.

Pasokan BBM dan antrean di daerah

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mengatakan kasus kelangkaan BBM di sejumlah daerah secara umum sudah berhasil diatasi. Menurutnya, antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dapat memicu kepanikan apabila warga tidak memperoleh informasi yang jelas.

“Masyarakat kita imbau untuk dapat memahami situasi. Tidak tergiring atau ikut-ikutan melakukan antrean BBM,” kata Bambang saat dihubungi, Rabu (28/10).

Bambang juga meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pesan itu penting karena antrean yang muncul dapat mendorong warga membeli BBM secara berlebihan, meski pasokan di wilayahnya telah kembali normal.

Khilmi menyebut perkiraan cadangan hingga sekitar 21 hari berdasarkan informasi yang diterimanya. Ia menilai potensi gangguan geopolitik internasional perlu diantisipasi, tetapi keterlambatan pengiriman tidak otomatis berarti BBM nasional langka.

Ia mencontohkan antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali. Menurut Khilmi, situasi di daerah itu lebih berkaitan dengan kendala distribusi dan keterlambatan kapal pengangkut BBM.

Pengiriman minyak menghadapi hambatan

Khilmi mengatakan perjalanan minyak dari kawasan Selat Hormuz menuju Indonesia biasanya membutuhkan sekitar 15 hari. Dalam kondisi sekarang, waktu pengiriman dapat mencapai 45 hari.

“Artinya, ada tambahan waktu pengiriman sekitar 25 hari yang harus diantisipasi,” katanya.

Gangguan di jalur pelayaran dapat memperpanjang waktu pasokan tiba. Bagi masyarakat, kelancaran distribusi menjadi penentu apakah stok tersedia di SPBU setempat, terutama ketika antrean membuat warga khawatir dan permintaan meningkat.

Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi Oekon mengatakan kondisi pasar energi global menjadi tantangan bagi Pertamina. Sejumlah negara berupaya menjaga stok untuk kebutuhan energi mereka sendiri, sementara harga minyak mentah naik dan armada kapal pengangkut terbatas.

Dony mengatakan Pertamina telah bernegosiasi langsung dengan negara penjual minyak. Perusahaan juga mengontrol depo di berbagai provinsi dan meningkatkan tingkat suplai untuk menjaga distribusi ke daerah.

Namun, menurut Dony, ketersediaan produk minyak di pasar dunia tetap terbatas. Upaya pengadaan dan pengiriman harus berjalan bersamaan dengan pengelolaan stok serta distribusi di dalam negeri.

Penggunaan BBM bersubsidi jadi perhatian

Dony menyoroti perubahan pilihan konsumen ketika harga BBM nonsubsidi naik. Sebagian warga beralih dari Pertamax ke Pertalite, sehingga permintaan terhadap BBM bersubsidi meningkat.

Ia mengingatkan bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Jika penggunaannya meluas ke kelompok yang tidak berhak, jatah bagi penerima yang seharusnya terbantu dapat berkurang.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulistio juga meminta masyarakat memakai BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Ia mendorong warga ikut mengawasi penyaluran subsidi di lingkungan masing-masing.

“Jika menemukan indikasi penyelewengan, penimbunan, atau penyalahgunaan BBM bersubsidi, masyarakat dapat segera melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi,” kata Adisatrya.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi mengapresiasi komitmen Pertamina menjaga pasokan dan distribusi. Ia menyebut kepastian BBM sebagai hak mendasar konsumen, sebab gangguan pasokan dapat menambah beban rumah tangga dan kegiatan ekonomi.

“Dalam hal ini masyarakat harus membeli BBM dengan produk yang lebih mahal plus harus menambah ongkos tambahan untuk biaya transportasi, biaya logistik, dan lain-lain,” kata Tulus, Selasa (27/).

Tulus menilai Pertamina memiliki pengalaman dan kapasitas menjaga ketersediaan BBM. Ia juga mengingatkan perusahaan agar memperkuat mitigasi untuk mengantisipasi perubahan perilaku konsumen.