Ketua DPR juga mengingatkan pentingnya persiapan masker dan skenario penyesuaian aktivitas sekolah serta luar ruang jika kualitas udara terus memburuk. “Pemerintah wajib menyiapkan stok masker bagi warga dan menyiapkan skenario penyesuaian sekolah dan aktivitas luar ruang apabila indeks kualitas udara terus memburuk,” imbuhnya.
Strategi Pemadaman Berbasis Prioritas Risiko
Pada aspek operasional pemadaman, Puan menekankan perlunya penetapan zona operasi prioritas berdasarkan kombinasi faktor: titik panas berulang, kondisi gambut, kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, dan kapasitas pemadaman daerah setempat. Kabupaten dengan risiko tertinggi harus mendapat jatah personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, serta dukungan udara yang lebih besar.
Operasi darat perlu diperkuat agar api tidak kembali hidup setelah permukaan terlihat padam, sementara pemadaman dari udara fokus pada area sulit dijangkau. Infrastruktur pemadaman api menjadi fondasi kesuksesan operasi ini.
Puan menekankan pentingnya perlengkapan memadai bagi petugas lapangan, termasuk baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan. Pemerintah pusat juga diminta memberikan bantuan bagi daerah yang kewalahan, dan mengambil alih operasi jika pemerintah daerah lambat merespons atau kapasitasnya tidak memadai.
Penegakan Hukum dan Pencegahan Jangka Panjang
Selain respons cepat, Puan mendorong pemerintah untuk menelusuri akar penyebab meluasnya karhutla. Penegakan hukum tegas mesti diterapkan pada pihak yang terbukti abai maupun sengaja melakukan pembakaran. “Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab.
Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu,” ujarnya.
Desakan Puan sejalan dengan suara legislator lain di Komisi IV dan X DPR. Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman mengatakan pemerintah harus bertindak “extraordinary” dalam mengatasi karhutla Kalimantan, karena respons di lapangan terkesan lamban dan koordinasi lintas instansi belum optimal.
Anggota Komisi IV Johan Rosihan menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menunggu api membesar sebelum bertindak—peningkatan titik panas harus segera ditindaklanjuti melalui verifikasi dan pemadaman di lapangan.
Sementara itu, pemerintah terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu meningkatkan peluang hujan. Di Kalimantan Barat, OMC pada 13-17 Agustus 2026 menghasilkan sembilan sorti penerbangan dengan estimasi curah hujan mencapai 10,92 juta meter kubik. Berdasarkan prakiraan cuaca terkini, peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23-27 Agustus 2026.
Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani juga meminta pemerintah mempertimbangkan libur sekolah sementara di wilayah terdampak ketika kualitas udara berada pada tingkat tidak sehat.
“Ketika kualitas udara sudah mengancam kesehatan, melindungi anak-anak bukan berarti mengabaikan pendidikan, melainkan justru memastikan mereka tetap sehat adalah bagian dari tanggung jawab kita dalam menjaga keberlangsungan pendidikan,” katanya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.