Komisi VIII DPR Minta Dana Siap Pakai BNPB Dicairkan untuk Tangani Karhutla

Asap mulai mengepung langit di sejumlah wilayah Kalimantan. Titik api merambat cepat melahap lahan kering, sementara tim di lapangan justru didera masalah klasik: ketiadaan biaya operasional. Kondisi ini memaksa Komisi VIII DPR RI turun tangan dengan mendesak Kementerian Keuangan segera mengucurkan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp 5 triliun untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Desakan ini muncul bukan tanpa alasan. Musim kemarau panjang tahun ini membuat karhutla menjadi ancaman nyata yang tak bisa lagi ditunda. Di sisi lain, anggaran murni BNPB yang tersedia justru terjun bebas, menciptakan celah besar antara kebutuhan di medan laga dengan ketersediaan logistik. Tanpa suntikan dana segar, operasi pemadaman darurat terancam berhenti di tengah jalan.

Anggaran yang Menyusut Drastis

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, secara terang-terangan mengkritik kondisi finansial lembaga tersebut. Ia merujuk pada kesiapan Menteri Keuangan yang sedianya sudah menyiapkan pagu Rp 5 triliun untuk DSP tahun anggaran 2026. Uang itu harus segera sampai ke tangan BNPB.

Singgih menegaskan bahwa birokrasi pencairan jangan sampai menghambat kerja para petugas di lapangan. “Komisi VIII DPR mengharapkan Kementerian Keuangan segera mencairkan DSP di BNPB sehingga penanganan bencana termasuk karhutla dapat tertangani dengan baik,” ungkapnya, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Publik memang berhak cemas. Angka-angka di atas kertas menunjukkan grafik penurunan yang mencolok dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024, BNPB mengantongi anggaran murni sebesar Rp 4,91 triliun. Angka itu kemudian anjlok ke posisi Rp 2,01 triliun di tahun 2025.

Puncaknya, tahun 2026 ini, anggaran murni yang dialokasikan tersisa Rp 491 miliar saja. Penurunan tajam ini membuat operasional BNPB sangat bergantung pada Dana Siap Pakai yang pencairannya kini dikejar oleh parlemen.

Sentilan untuk Korporasi Asing

Bukan hanya soal anggaran dari pemerintah, parlemen juga mulai menyasar pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawab atas kelestarian lahan di Indonesia. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, melontarkan kritik pedas terhadap pelaku usaha asing, khususnya dari Malaysia dan Singapura, yang memiliki perkebunan sawit di Tanah Air.

Marwan gerah melihat perusahaan-perusahaan asal negara tetangga tersebut hanya pandai memprotes dampak asap, namun minim kontribusi dalam pencegahan kebakaran. Ia menegaskan, kepemilikan lahan sawit membawa konsekuensi logis berupa tanggung jawab menjaga kawasan dari api.

Berbicara di Kompleks Parlemen, Jumat, 21 Agustus 2026, Marwan mengingatkan bahwa pencegahan karhutla adalah beban kolektif. “Perlu juga disadarkan bahwa Malaysia dan Singapura juga punya kebun di Indonesia. Jangan memprotes saja, tapi ikut dong melakukan pencegahan. Mereka buka sawit di sini, baik perusahaan maupun perorangan,” ujarnya dengan nada tegas.

Kritik ini mencerminkan kegelisahan DPR atas keterlibatan sektor privat dalam mitigasi bencana. Selama ini, beban pemadaman lebih banyak ditanggung oleh negara melalui anggaran yang terbatas, sementara korporasi sering kali lepas tangan saat api mulai membesar di konsesi mereka.

Mendorong Reformasi Kelembagaan

Selain persoalan dana dan tanggung jawab korporasi, Komisi VIII DPR kini mulai menggodok revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Perubahan regulasi ini dianggap krusial agar BNPB memiliki wewenang lebih besar dan posisi komando yang kuat, terutama saat berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Selama ini, tumpang tindih kewenangan sering kali membuat langkah mitigasi menjadi lamban. Revisi UU ini diharapkan mampu memangkas ego sektoral dan membuat koordinasi penanganan bencana dari pusat hingga daerah berjalan satu pintu.

Bagi DPR, memperkuat payung hukum BNPB adalah langkah strategis jangka panjang agar Indonesia tidak terus-menerus gagap menghadapi bencana musiman yang polanya sudah terbaca setiap tahun.

Untuk saat ini, perhatian utama tetap tertuju pada Dana Siap Pakai yang harus segera cair. Helikopter pemadam, kebutuhan logistik petugas di lapangan, hingga bahan bakar untuk alat berat sangat bergantung pada keputusan Kementerian Keuangan dalam hitungan hari ke depan.