NasDem Respons Ajakan PKS Soal Ijazah Gibran: Belum Ada Arahan Ketum

JAKARTA — NasDem belum memutuskan langkah untuk menanggapi ajakan PKS membahas polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni mengatakan partainya belum menerima arahan Ketua Umum Surya Paloh terkait komunikasi antarfaksi tersebut, Rabu (28/10).

Untuk sementara, NasDem mengutamakan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR. Sikap partai ini menjadi salah satu penentu apakah dorongan PKS untuk membicarakan polemik ijazah akan mendapat respons dari fraksi lain.

“Kebetulan NasDem sendiri, Ketua Umum memerintahkan tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku, kerja memberikan dukungan kepada pemerintah. Yang lain-lain belum ada perintah,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta.

NasDem prioritaskan RUU Perampasan Aset

Sahroni mengatakan belum ada instruksi khusus dari Surya Paloh mengenai ajakan PKS. Ia menyebut pekerjaan NasDem saat ini berfokus pada penyelesaian RUU Perampasan Aset, yang menurutnya mendesak.

“Kami belum ada arahan apapun dari ketua umum, fokus kami kerja untuk selesaikan RUU Perampasan Aset yang paling urgent nih,” ujarnya.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa NasDem belum menyatakan bergabung ataupun menolak rencana komunikasi politik PKS. Partai tersebut masih menunggu arahan pimpinan, sementara agenda legislasi yang dianggap prioritas tetap berjalan.

Bagi pembahasan di DPR, sikap setiap fraksi akan menentukan apakah wacana yang dibawa PKS berkembang menjadi pembicaraan bersama atau berhenti pada komunikasi politik. Belum adanya keputusan NasDem membuat dukungan partai itu terhadap langkah lanjutan belum bisa dipastikan.

PKS ingin menjadi jembatan aspirasi

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid sebelumnya mengatakan partainya akan berkomunikasi dengan fraksi lain mengenai polemik ijazah Gibran. Ia menyebut langkah tersebut merupakan arahan Presiden PKS Al Muzammil Yusuf.

Kholid menyatakan PKS ingin menjembatani aspirasi masyarakat. Menurutnya, polemik itu juga dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola sistem Pemilu setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Gibran.

Rencana komunikasi itu muncul dalam perdebatan politik mengenai persyaratan pencalonan dan proses yang berujung pada terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden. Pembahasan di antara fraksi tidak dengan sendirinya mengubah putusan pengadilan, tetapi dapat membawa isu tersebut ke ruang politik parlemen.