Eniya mengatakan setiap kenaikan mandatori, dari B35 dan B40 hingga B50, didasarkan pada kajian komprehensif. Pemerintah ingin memastikan perubahan kebijakan energi tidak mengganggu pasokan pangan maupun kestabilan ekspor.
“Pengalaman dari transisi kebijakan sebelumnya menjadi acuan penting agar kebijakan energi tidak mengganggu pasokan pangan maupun kestabilan ekspor,” kata Eniya.
Simulasi menunjukkan risiko ekspor dan pendanaan
Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memaparkan hasil simulasi kuantitatif untuk periode 2027–2030. Dalam skenario mandatori B50 yang dipatok secara tetap, impor solar dapat ditekan hingga 46,82 juta kiloliter.
Namun, skenario itu membawa konsekuensi bagi ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan pembiayaan insentif biodiesel. Pasokan yang lebih banyak diserap pasar domestik dapat menahan volume ekspor, sementara selisih harga biodiesel memerlukan dukungan dana.
Achmad memperkirakan ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030 jika bauran B50 diterapkan secara kaku. Ia juga memperingatkan dana pungutan ekspor BPDP berisiko tidak cukup untuk membayar insentif, sehingga muncul kemungkinan defisit pendanaan.
Ia mengusulkan mekanisme adaptif dengan batas pengaman fiskal dan pasokan. Melalui pendekatan itu, tingkat bauran dapat disesuaikan mengikuti perubahan harga pasar, sehingga penyaluran biodiesel dapat dioptimalkan tanpa memberi beban yang berlebihan pada negara.
Rapat pemerintah pekan depan akan membahas evaluasi menyeluruh dan pematangan proyeksi kebijakan energi hijau untuk 2027. Hasil kajian itu menjadi pertimbangan dalam menentukan kadar biodiesel, dengan pasokan bahan baku, ekspor, dan biaya insentif tetap masuk hitungan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP