Aida mengingatkan kereta api tidak dapat berhenti mendadak. Karena itu, pengguna jalan harus memberi jalan kepada kereta dan tidak menerobos palang pintu.
Tanggung jawab pembangunan fasilitas
Kewajiban mendahulukan kereta api tercantum dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 296 dalam undang-undang yang sama mengatur ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000 bagi pelanggar.
Ketentuan keselamatan perkeretaapian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan perkeretaapian. Sementara itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 mengatur keterlibatan instansi yang bertanggung jawab atas jalan sesuai klasifikasinya.
Pemerintah pusat bertanggung jawab atas jalan nasional, pemerintah provinsi menangani jalan provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota bertanggung jawab atas jalan kabupaten, kota, dan desa. Jalan khusus menjadi tanggung jawab instansi atau badan hukum terkait.
KAI menjaga keselamatan operasional dengan menempatkan penjaga, merawat prasarana perkeretaapian, dan mengedukasi masyarakat. Pembangunan palang pintu, jalan layang atau flyover, serta terowongan bawah tanah atau underpass menjadi kewenangan instansi terkait.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan budaya dalam berlalu lintas. Patuhi rambu, ikuti arahan petugas, jangan menerobos palang pintu, dan jangan berhenti di atas rel. Satu tindakan disiplin dapat menyelamatkan banyak nyawa,” kata Aida.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP