Dony mengatakan Pertamina telah bernegosiasi langsung dengan negara penjual minyak. Perusahaan juga mengontrol depo di berbagai provinsi dan meningkatkan tingkat suplai untuk menjaga distribusi ke daerah.
Namun, menurut Dony, ketersediaan produk minyak di pasar dunia tetap terbatas. Upaya pengadaan dan pengiriman harus berjalan bersamaan dengan pengelolaan stok serta distribusi di dalam negeri.
Penggunaan BBM bersubsidi jadi perhatian
Dony menyoroti perubahan pilihan konsumen ketika harga BBM nonsubsidi naik. Sebagian warga beralih dari Pertamax ke Pertalite, sehingga permintaan terhadap BBM bersubsidi meningkat.
Ia mengingatkan bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Jika penggunaannya meluas ke kelompok yang tidak berhak, jatah bagi penerima yang seharusnya terbantu dapat berkurang.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulistio juga meminta masyarakat memakai BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Ia mendorong warga ikut mengawasi penyaluran subsidi di lingkungan masing-masing.
“Jika menemukan indikasi penyelewengan, penimbunan, atau penyalahgunaan BBM bersubsidi, masyarakat dapat segera melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi,” kata Adisatrya.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi mengapresiasi komitmen Pertamina menjaga pasokan dan distribusi. Ia menyebut kepastian BBM sebagai hak mendasar konsumen, sebab gangguan pasokan dapat menambah beban rumah tangga dan kegiatan ekonomi.
“Dalam hal ini masyarakat harus membeli BBM dengan produk yang lebih mahal plus harus menambah ongkos tambahan untuk biaya transportasi, biaya logistik, dan lain-lain,” kata Tulus, Selasa (27/).
Tulus menilai Pertamina memiliki pengalaman dan kapasitas menjaga ketersediaan BBM. Ia juga mengingatkan perusahaan agar memperkuat mitigasi untuk mengantisipasi perubahan perilaku konsumen.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP