SINGKAWANG — Keamanan Sistem Elektronik Singkawang sedang diperkuat karena layanan publik kini makin bergantung pada data, aplikasi, dan jaringan pemerintah. Jika satu celah dibiarkan, dampaknya bisa terasa langsung: antrean layanan terganggu, data warga berisiko, dan kerja perangkat daerah ikut tersendat.
Itu sebabnya Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Sosialisasi Audit Keamanan Pemerintah Digital di Ruang Smart Room Diskominfo, Kamis (18/6/2026). Kegiatan ini menghadirkan Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Danang Jaya, sebagai narasumber utama.
Sosialisasi tersebut diikuti perwakilan perangkat daerah yang memegang peran penting dalam pengelolaan sistem elektronik pemerintah. Mereka berasal dari Inspektorat, Bappeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Dr. Abdul Aziz, serta jajaran Diskominfo Kota Singkawang.
Keamanan Sistem Elektronik Singkawang Jadi Urusan Layanan Publik
Pemerintahan digital membuat banyak urusan warga berpindah ke sistem elektronik. Pelayanan administrasi kependudukan, perencanaan pembangunan, pengawasan internal, hingga layanan rumah sakit semakin membutuhkan aplikasi yang stabil dan data yang aman.
Masalahnya, sistem digital tidak cukup hanya dibuat dan digunakan. Ia perlu dijaga. Ada akun pengguna yang harus dikendalikan, server yang perlu diperbarui, dokumen tata kelola yang harus rapi, serta kebiasaan kerja pegawai yang tidak boleh ceroboh saat mengelola data.
Dalam pemaparannya, Danang menegaskan bahwa keamanan siber menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Transformasi digital, kata dia, harus berjalan bersama penguatan keamanan sistem dan perlindungan data agar layanan publik tetap aman, andal, dan berkelanjutan.
“Keamanan siber harus menjadi tanggung jawab bersama. Setiap perangkat daerah perlu memahami risiko yang ada dan memastikan sistem elektronik yang digunakan telah dikelola dengan baik untuk melindungi data serta layanan publik,” ujar Danang Jaya, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN.
Pesan itu terdengar sederhana. Tapi artinya luas. Keamanan tidak hanya menjadi tugas tim teknis Diskominfo, melainkan juga perangkat daerah pemilik layanan dan data.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.