Reformasi bea cukai Thailand hapus bonus pejabat dari sitaan

Setelah amandemen Undang-Undang Kepabeanan BE 2560 (2017), petugas dan informan masih tetap berhak atas 10% sampai 20% dari hasil penjualan barang sitaan atau denda, atau sampai 10% dari bea tambahan yang berhasil dipungut. Total pembayaran untuk petugas dan informan dibatasi maksimal 5 juta baht per kasus. Angka ini jadi batas penting, tapi pemerintah kini menilai pembatasan saja belum cukup.

Pegawai senior dilarang terima bonus sitaan

Aturan baru yang disiapkan Kementerian Keuangan melarang pejabat senior dan pejabat pengambil keputusan menerima hadiah apa pun dari sitaan. Larangan itu mencakup level C8/C9 ke atas, termasuk direktur jenderal. Dengan begitu, pucuk pimpinan tidak lagi punya insentif finansial langsung dari hasil penindakan.

Menurut Phantong, perubahan ini tidak berarti pemerintah menutup total seluruh mekanisme penghargaan. Bea Cukai Thailand masih akan menyesuaikan kriteria penerima bonus ke dalam tiga kategori: pejabat yang menemukan dan menyita barang selundupan, petugas yang ikut dalam penyitaan, serta petugas yang membantu penangkapan. Tapi skema pembagian itu juga akan ditinjau ulang agar benar-benar mencerminkan kinerja masing-masing pihak.

“Selama hadiah memang diizinkan oleh undang-undang, kami siap mengubah aturan jika itu memengaruhi penegakan hukum,” kata Phantong. Pernyataan ini menandai bahwa pemerintah Thailand tidak sekadar memangkas bonus eksekutif, melainkan membuka jalan menuju penghapusan total insentif kuno itu.

Kejar target keanggotaan OECD

Perubahan di bea cukai juga terkait agenda reformasi hukum dan regulasi Thailand untuk mengejar keanggotaan di Organisation for Economic Co-operation and Development, atau OECD. Organisasi itu memberi bobot besar pada tata kelola publik dan upaya antikorupsi. Dalam praktiknya, pembenahan sistem hadiah di instansi penegak hukum menjadi salah satu syarat politik dan administratif yang ikut diperhitungkan.

Bagi pembaca, kebijakan seperti ini penting karena menunjukkan bagaimana sebuah negara mengoreksi insentif yang salah arah. Sistem bonus yang terlalu bergantung pada hasil sitaan bisa membuat aparat lebih fokus mengejar hadiah ketimbang mempercepat pelayanan. Di sektor kepabeanan, selisih beberapa jam saja bisa berarti biaya logistik tambahan, potensi penumpukan barang, sampai peluang pungutan liar.

Kasus Thailand juga memberi pelajaran yang relevan untuk banyak negara di kawasan, termasuk Indonesia, yang terus mendorong reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di instansi berwenang atas arus barang. Bila insentif tidak didesain hati-hati, niat memperkuat penindakan justru bisa menggerus kepercayaan publik. Dan ketika kepercayaan turun, biaya ekonomi biasanya ikut naik.

Dengan draf aturan baru yang sudah rampung, langkah berikutnya tinggal pengundangan. Setelah itu, bonus bagi para eksekutif bea cukai Thailand dari hasil sitaan resmi berakhir. Sistem lama yang bertahan sejak 1926 segera ditinggalkan. Lebih dari 90 tahun. Itu yang diputuskan.