Said Iqbal Bakal Surati Purbaya, Minta Pajak JHT dan THR Dihapus

THR ikut disorot dalam tuntutan buruh

Selain JHT, Said Iqbal juga meminta agar THR tidak dipotong pajak. Menurutnya, pemotongan atas THR menambah tekanan bagi pekerja yang biasanya mengandalkan pembayaran itu untuk kebutuhan keluarga menjelang hari raya. Ia mengatakan akan meminta Presiden agar tidak ada pemotongan, dimulai dari JHT dengan tarif 0 persen, lalu diperluas ke THR.

“Saya akan meminta presiden agar tidak terjadi pemotongan dimulai dari JHT saja deh 0% tuntunnya THR juga. Saya akan buat surat resmi sebagai penasihat Presiden ke Pak Purbaya,” tegas Said.

Secara praktik, THR sering dipakai untuk kebutuhan paling mendasar: belanja dapur, transportasi mudik, biaya sekolah anak, sampai membayar tagihan yang menumpuk. Karena itu, wacana pemotongan pajak atas THR dipandang sensitif oleh serikat pekerja.

Di lapangan, isu ini bisa menjadi bahan negosiasi antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha. Kalau aturan tidak berubah, serikat diperkirakan akan terus menekan lewat surat resmi, pernyataan publik, dan lobi ke kementerian terkait. Kalau pemerintah membuka revisi, dampaknya akan terasa di slip pencairan JHT dan pembayaran THR pekerja yang selama ini terkena potongan.

Masih ada satu angka yang menjadi inti perdebatan ini. Mirah Sumirat menyebut pemotongan final 5 persen berlaku untuk saldo JHT di atas Rp 50 juta. Angka itu kecil di atas kertas, tetapi bagi banyak pekerja yang baru kehilangan pekerjaan, potongan sekecil apa pun tetap terasa berat.