“Prinsip efisiensi ini terus berlanjut. Bahwa alokasi-alokasi yang tidak masuk akal itu harus dihilangkan, itu prinsipnya. Tapi sejauh mana porsi Transfer ke Daerah ini tentu masih dirumuskan, dikondisikan dengan Kementerian Keuangan,” tegasnya.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya telah mengajukan usulan agar alokasi gaji PPPK dibiayai langsung dari APBN Pemerintah Pusat. Alasannya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan pengurangan Transfer ke Daerah dari pusat telah membuat postur APBD tertekan, terutama setelah jumlah PPPK bertambah signifikan.
Di level legislatif, anggota Komisi II DPR Bahtra Banong mengonfirmasi bahwa parlemen dan pemerintah telah sepakat tidak akan melakukan kebijakan merumahkan PPPK, baik yang penuh waktu maupun paruh waktu, di tengah krisis fiskal daerah ini.
Komisi II juga telah meminta Kemendagri untuk terus mendampingi daerah dalam pelaksanaan efisiensi anggaran. Salah satu contoh sukses adalah Lahat, yang berhasil melakukan efisiensi sekitar Rp420 miliar. Namun, Bahtra mengakui bahwa sekitar 39 pemerintah daerah masih menghadapi kesulitan serius dalam membiayai gaji PPPK dan ASN reguler.
Proses penggodokan skema DAU untuk PPPK ini menandai upaya serius pemerintah pusat merespons tekanan daerah, kendati solusi final masih memerlukan proses koordinasi lintas kementerian yang rumit dan evaluasi mendalam terhadap keseimbangan fiskal nasional.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.